Kapasitas PLTS Indonesia baru 1,59 GWp, jauh dari target 100 GWp pada 2029
Laporan IESR yang diluncurkan 18 November 2026 mencatat kapasitas PLTS nasional 1,59 GWp, sementara target pemerintah 100 GWp pada 2029. IESR juga memperkirakan PLTS dengan baterai bisa menggantikan PLTD dan menghemat biaya.
Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Indonesia baru mencapai 1,59 GWp, padahal pemerintah menargetkan 100 GWp pada 2029. Angka itu tercatat dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2027 yang diluncurkan lembaga kajian energi IESR pada Rabu, 18 November 2026, menurut Bloomberg Technoz. Satuan GWp (gigawatt peak) menyatakan daya puncak modul surya pada kondisi uji standar.
Tulisan ini disusun dari dua laporan media yang merujuk ISEO 2027. Halaman resmi IESR tidak dapat dibuka saat riset, sehingga semua angka di bawah berasal dari pemberitaan Bloomberg Technoz dan Katadata, bukan dari dokumen laporan itu sendiri.
Posisi kapasitas saat ini
Bloomberg Technoz menulis bahwa ISEO 2027 adalah edisi ketiga dari laporan dua tahunan IESR. Menurut laporan itu, kapasitas PLTS nasional mencapai 1 GWp (1.000 MWp) pada 2025, lalu naik menjadi 1,59 GWp pada kuartal I-2026. Jumlah tersebut baru sekitar 1,5% dari kapasitas pembangkit nasional dan 0,3% dari produksi listrik domestik.
PLTS atap memimpin komposisi dengan 0,90 GWp, atau 57% dari total. Pembangkit skala utilitas menyumbang 0,33 GWp, sedangkan sistem captive (untuk kebutuhan sendiri) 0,30 GWp. Wilayah terpencil paling kecil, sekitar 0,06 GWp.
CEO IESR Fabby Tumiwa, seperti dikutip Bloomberg Technoz, menilai ambisi 100 GWp pada 2029 harus tercermin dalam revisi atau pembaruan RUPTL 2025 sampai 2034.
Peluang mengganti PLTD dengan PLTS dan baterai
Katadata melaporkan bahwa IESR memperkirakan penggantian PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) dengan PLTS yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai (BESS) dapat menghemat biaya pembangkitan hingga Rp 14 triliun per tahun. Perkiraan itu bertolak dari biaya pembangkitan diesel sekitar Rp 58 triliun per tahun, mengacu pada data PLN 2026, untuk sistem diesel yang menghasilkan sekitar 7,8 TWh di wilayah kepulauan dan terpencil.
Menurut Katadata, PLTS dengan penyimpanan energi tiga jam memiliki LCOE sekitar Rp 2.800 sampai Rp 3.300 per kWh. LCOE adalah biaya listrik rata-rata per kWh selama umur pembangkit. Di sejumlah wilayah terpencil, harga pasokan diesel berkisar Rp 11 ribu sampai Rp 30 ribu per liter. IESR menilai turunnya biaya modul surya dan baterai dapat memperkuat daya saing PLTS di daerah semacam itu.
Selisih BPP antarwilayah
Katadata juga memuat perbandingan BPP listrik, yaitu biaya pokok penyediaan, terhadap Jawa. Selisih terbesar ada di Papua, yakni Rp 1.800 per kWh. Berikutnya:
- Kalimantan: Rp 1.605 per kWh
- NTB dan NTT: Rp 1.300 per kWh
- Maluku: Rp 1.213 per kWh
- Sulawesi: Rp 900 per kWh
- Sumatra, selisih terkecil: Rp 200 per kWh
Apa artinya bagi pembaca
Bagi teknisi dan praktisi, angka-angka ini menunjukkan jarak antara target dan kondisi lapangan. Karena PLTS atap menjadi penyumbang terbesar, pekerjaan pemasangan dan perawatan sistem surya atap saat ini mencakup bagian terbesar dari kapasitas yang ada. Sementara itu, selisih BPP yang lebih besar di luar Jawa dan harga diesel yang tinggi di wilayah terpencil memperlihatkan di mana perhitungan biaya PLTS dengan baterai paling berpengaruh. Semua angka penghematan tersebut merupakan perkiraan IESR, bukan hasil proyek yang sudah berjalan.