Lompat ke konten

Industri dan otomasi

Kemnaker dan Kementerian ESDM selaraskan pengawasan K3 sektor energi setelah UU 27/2026

Redaksi ARSTEMA · · 3 menit baca

Wamenaker Afriansyah Noor dan Wamen ESDM Yuliot Tanjung membahas keselarasan pengawasan K3 sektor energi pada 18 November 2026, setelah UU Nomor 27 Tahun 2026 terbit dengan kewajiban SMK3 dan sanksi pidana.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026. Keduanya membahas cara menyelaraskan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi setelah UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan terbit. Menurut laporan Go Bekasi pada 20 November 2026, sektor ESDM menjadi fokus karena tingkat risiko keselamatannya tinggi.

Apa yang diatur undang-undang baru

Dalam pertemuan itu, Afriansyah menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memuat penyusunan Kebijakan K3 Nasional. Menteri Ketenagakerjaan mengoordinasikannya, sedangkan Presiden yang menetapkannya. Ruang lingkup pengawasan di tempat kerja juga diatur di dalamnya. Ia menyebut sinergi kedua kementerian penting agar aturan turunan dan pengawasan di lapangan tidak tumpang tindih. Dalam kata-katanya, "sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial".

Dari sisi kewajiban perusahaan, Go Bekasi melaporkan bahwa pemberi kerja dengan pekerja paling sedikit 100 orang, atau yang berisiko tinggi, harus menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Sistem ini harus dipadukan ke dalam manajemen perusahaan secara keseluruhan. Khusus untuk perusahaan berisiko tinggi, ada kewajiban tambahan berupa pembentukan Komite K3 yang anggotanya berasal dari unsur pengusaha dan pekerja.

Sanksi bagi pelanggar

Pemberi kerja yang tidak patuh dapat dikenai sanksi administratif. Bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3, sanksinya bisa sampai pencabutan perizinan berusaha. Sanksi pidana juga dimungkinkan jika pelanggaran kewajiban K3 membuat pekerja mengalami disabilitas total tetap atau meninggal dunia. Ketentuan itu ada di Pasal 286, dan pembuktian unsur pidana tetap mengikuti aturan yang berlaku, menurut Go Bekasi.

Pertukaran data dan integrasi dengan sistem pertambangan

Menurut Afriansyah, pengawas ketenagakerjaan dan inspektur sektoral Kementerian ESDM akan bertemu dalam proses penyusunan Kebijakan K3 Nasional serta Peraturan Pemerintah tentang K3. Salah satu isinya adalah pertukaran data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan data yang terintegrasi, katanya, negara dapat memetakan risiko lebih akurat dan memilih langkah pencegahan yang tepat sasaran.

Integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang sudah berjalan dimaksudkan agar perusahaan tidak terbebani. Afriansyah menegaskan bahwa sistem keselamatan pertambangan punya kewajiban teknis tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, sehingga integrasi tidak boleh berarti kewajiban itu dihapus.

Sebagai tindak lanjut, ia mengusulkan tim bersama dengan Kementerian ESDM. Tugasnya mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian alih daya (penggunaan tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa), dan menggelar sosialisasi. Sosialisasi itu diusulkan menyasar BUMN energi dan asosiasi pertambangan, juga SKK Migas serta para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Jadwal yang perlu dicermati

RegulasiKerja.com mencatat bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179. Menurut halaman itu, Pasal 313 menetapkan undang-undang berlaku sejak diundangkan, dan Pasal 312 mewajibkan peraturan pelaksana ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan. Pasal 306 memberi perusahaan pengguna alih daya waktu paling lama 1 tahun untuk menyesuaikan diri. Pasal 308 dan Pasal 309 mengatur bahwa perusahaan pertambangan dan perminyakan, serta BUMN yang belum punya anak perusahaan, boleh melanjutkan kontrak alih daya jasa penunjang yang sedang berjalan paling lama 1 tahun, lalu wajib membentuk atau memiliki anak perusahaan untuk jasa tersebut.

Apa artinya bagi pembaca

Bagi teknisi dan praktisi di pabrik, utilitas, dan sektor energi, ada tiga hal yang bisa dicek. Pertama, apakah perusahaan memenuhi batas 100 pekerja atau tergolong berisiko tinggi, yang berarti SMK3 wajib. Kedua, apakah prosedur K3 yang sudah ada dapat disatukan dengan sistem manajemen perusahaan tanpa menghapus kewajiban teknis sektoral. Ketiga, aturan turunan masih disusun, jadi rincian pelaksanaan perlu dipantau dari pengumuman kementerian terkait.

Sumber

  1. Kemnaker dan Kementerian ESDM Bahas Penyelarasan Pengawasan K3 Sektor EnergiGo Bekasi · 20 November 2026
  2. UU 27/2026 tentang Pelindungan KetenagakerjaanRegulasiKerja.com · 8 November 2026

Pelajari lebih dalam di ARSTEMA Academy