Lompat ke konten

Otomotif

Kemenhub perkuat pengawasan truk logistik lewat ETLE Hub jelang Zero ODOL 1 Januari 2027

Redaksi ARSTEMA · · 2 menit baca

Kemenhub memperkuat pengawasan truk logistik dengan ETLE Hub menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Penegakan hukum Zero ODOL tanpa toleransi mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan truk dan kendaraan angkutan barang lewat sistem ETLE Hub menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikannya di Jakarta pada Sabtu, 21 November 2026, sebagaimana dilaporkan JournalArta. Langkah ini menjadi persiapan sebelum penegakan hukum Zero ODOL berlaku pada 1 Januari 2027.

ODOL adalah singkatan dari over dimension dan over loading, yaitu kendaraan yang dimensi atau muatannya melampaui ketentuan. Menurut JournalArta, Zero ODOL berarti penegakan hukum tanpa toleransi. Sejak 1 Januari 2027, pelanggar tidak lagi cukup ditegur lewat imbauan: truk yang melanggar akan dikenai penindakan menurut aturan yang berlaku.

Pemeriksaan lapangan tetap jalan

Aan menyebut Kemenhub tidak hanya mengandalkan sistem elektronik. Pemeriksaan langsung di lapangan tetap dilakukan selama operasi Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, tujuan utama langkah ini adalah mencegah kendaraan barang membawa kapasitas berlebih, karena muatan berlebih berpotensi memicu kecelakaan pada masa perjalanan libur akhir tahun.

Uji coba di 51 titik

Kemenhub mencatat uji coba ETLE Hub berlangsung di 51 titik sejak 10 Agustus sampai akhir Oktober 2026. Temuan dari uji coba itu ditindaklanjuti dengan peringatan dan sosialisasi, sebelum penegakan hukum Zero ODOL dimulai.

Dalam rilis peluncurannya pada 10 Agustus 2026, Kemenhub menjelaskan bahwa ETLE Hub menghubungkan data kendaraan dengan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE). Pemantauannya memakai tiga teknologi: Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang membaca pelat nomor, Radio Frequency Identification (RFID), dan Weigh In Motion (WIM) untuk penimbangan kendaraan. Gabungan ini memungkinkan kendaraan yang diduga melanggar dikenali lebih akurat dan menghasilkan bukti elektronik.

Pada saat peluncuran, 51 titik pantau itu terdiri atas 26 titik di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan 25 titik di ruas jalan tol. Rencana implementasi sampai 2029 akan menambah 63 titik kamera ANPR di UPPKB dan 15 titik berteknologi WIM.

Dari peringatan ke denda elektronik

Sebelum peluncuran, uji coba berjalan sejak Januari sampai Juli 2026 di tiga titik: UPPKB Kertapati dan UPPKB Talang Kelapa di Palembang, serta UPPKB Balonggandu di Karawang. Sistem mendeteksi 198.127 pelanggaran kendaraan angkutan barang pada periode itu, dan sanksinya berupa peringatan administratif.

Kemenhub menyatakan sistem kini masuk tahap lanjutan, yakni penerbitan surat pelanggaran secara elektronik dan pembayaran denda lewat BRI Virtual Account (BRIVA). Dalam rilis yang sama, Kemenhub menyebut penandatanganan enam perjanjian kerja sama, antara lain dengan operator jalan tol, pengelola kawasan industri, dan bank.

Tanggung jawab tidak hanya di pengemudi

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa "Tanggung jawab juga tidak boleh selalu berhenti pada pengemudi". Ia menyebut perusahaan angkutan, pemilik kendaraan, dan pemilik barang juga memegang tanggung jawab agar kendaraan beroperasi sesuai ketentuan.

Apa artinya bagi pembaca

Bagi pengelola armada dan bengkel yang menangani kendaraan barang, JournalArta mencatat bahwa truk yang selama ini beroperasi di atas kapasitas perlu disesuaikan sebelum akhir tahun, jika tidak ingin terkena penindakan. Aan juga mengimbau perusahaan angkutan memeriksa sendiri kondisi kendaraan dan kesiapan pengemudi sebelum beroperasi. Ditjen Perhubungan Darat berencana memperkuat PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMK PAU), yang mendorong kompetensi penyusun dokumen SMK PAU di jajaran direksi perusahaan angkutan.

Sumber

  1. Kemenhub Awasi Truk Logistik via ETLE Hub Jelang NataruJournalArta · 21 November 2026
  2. Kemenhub Luncurkan ETLE HUB, Perkuat Penegakan Hukum Berbasis TeknologiKementerian Perhubungan Republik Indonesia · 10 Agustus 2026