Lompat ke konten

AI dan komputer

AS wajibkan lisensi ekspor chip AI canggih ke Indonesia dan empat negara lain mulai 19 November 2026

Redaksi ARSTEMA · · 3 menit baca

Biro Industri dan Keamanan AS menerbitkan aturan sementara yang berlaku sejak 19 November 2026. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil kini butuh lisensi AS untuk menerima chip AI canggih.

Pemerintah Amerika Serikat memperluas kontrol ekspor chip kecerdasan buatan ke Asia Tenggara dan Brasil. Aturan sementara (interim final rule) berjudul "Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors" berlaku efektif pada 19 November 2026 dan memasukkan Indonesia ke daftar negara tujuan yang memerlukan lisensi AS untuk semikonduktor canggih. Aturan ini diterbitkan Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS.

Siapa yang menerbitkan dan untuk apa

Dalam siaran pers bertanggal 16 November 2026, BIS menyatakan aturan ini ditulis oleh dan atas arahan Departemen Keuangan serta Dewan Keamanan Nasional AS. Sasarannya adalah akses jarak jauh ke chip dan server "super intelligence" (SI) canggih. Istilah SI dipakai aturan ini sebagai pengganti istilah kecerdasan buatan. Menurut BIS, tujuannya memastikan pembatasan akses ke teknologi sensitif AS tidak bisa dihindari lewat komputasi jarak jauh di pusat data negara ketiga.

BIS menilai kemajuan komputasi awan dan infrastruktur SI membuat kemampuan komputasi AS makin mudah diakses dari jauh, termasuk lewat pusat data di luar negara yang terkena pembatasan ekspor AS. Aturan baru ini menyelaraskan perlindungan akses jarak jauh dengan kontrol atas pengiriman fisik teknologi tersebut.

Isi aturan menurut Greenberg Traurig

Kantor hukum Greenberg Traurig, dalam peringatan klien bertanggal 18 November 2026, merangkum empat pokok aturan:

  • Lisensi baru diwajibkan untuk ekspor, reekspor, dan transfer dalam negeri chip canggih ke pusat data yang menyediakan komputasi jarak jauh dalam volume besar bagi perusahaan berkantor pusat di negara Grup D:5 (negara yang terkena embargo senjata AS, termasuk China) atau Makau.
  • Lisensi juga diperlukan untuk semikonduktor canggih yang menuju Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil, serta negara lain yang kelak ditetapkan. Perusahaan berkantor pusat di AS dikecualikan jika memenuhi kewajiban pelaporan bulanan yang baru.
  • Cara bagi pabrik chip (foundry) dan perusahaan pengemasan chip untuk mematahkan praduga bahwa chip logika node canggih termasuk barang terkontrol dipersempit.
  • Aturan era Biden yang disebut AI Diffusion Rule dicabut secara resmi.

Berdasarkan catatan riset yang menjadi bahan tulisan ini, permohonan lisensi ditinjau kasus per kasus, dan BIS menilai kelima negara tujuan tersebut berisiko pengalihan (diversion) lebih tinggi dari biasanya. Aturan ini juga tetap mempertahankan cakupan global aturan produk langsung asing untuk komputasi canggih.

Dampak bagi perancang chip

Menurut catatan yang sama, perancang sirkuit terpadu yang berlokasi atau berinduk di kelompok negara terkontrol tertentu, atau di kelima negara tadi, tidak lagi bisa mematahkan praduga tersebut secara mandiri, kecuali berstatus "Approved" atau "Authorized". Pabrik chip dan perusahaan pengemasan memerlukan lisensi untuk mengirim chip semacam itu dari perancang yang belum disetujui. Artinya, perancang berbasis Indonesia tidak lagi bisa memakai jalur pembuktian mandiri di pabrik chip.

Apa artinya bagi pembaca

Bagi pelaku pusat data dan pengadaan GPU di Indonesia, impor chip AI canggih kini melalui proses lisensi AS. Greenberg Traurig menilai aturan ini akan memengaruhi transaksi yang tertunda dan proyek pusat data di Asia Tenggara dan Brasil. Kantor hukum itu juga menyebut belum jelas apakah BIS akan memberi lisensi dan dengan syarat apa. Perusahaan yang berkepentingan perlu menunggu praktik penerapannya sebelum menarik kesimpulan tentang pasokan.

Aturan ini juga memuat pengecualian untuk sistem rekomendasi komersial, yaitu sistem yang dirancang dan dipakai khusus untuk meranking, menyaring, atau menyarankan produk, layanan, atau konten komersial. Sistem yang menghasilkan teks, gambar, audio, video, atau perangkat lunak baru tidak termasuk.

Selain di situs BIS, aturan ini tercantum di Federal Register, dokumen resmi pemerintah AS yang memuat peraturan federal.

Sumber

  1. BIS Issues Rule Addressing Remote Access to American Super Intelligence TechnologyBureau of Industry and Security (BIS), U.S. Department of Commerce · 16 November 2026
  2. BIS Interim Final Rule Targets Remote Access to Advanced Semiconductors, Rescinds AI Diffusion RuleGreenberg Traurig LLP · 18 November 2026

Pelajari lebih dalam di ARSTEMA Academy