Menaker Yassierli tugaskan pengawas kawal hak pekerja korban kecelakaan mesin di Cikarang
Menaker Yassierli meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal kesepakatan PT Daehyun Bobbin Indonesia dengan Rindy Natasya, pekerja harian yang kehilangan tiga ruas jari akibat terjepit mesin di Jababeka, Cikarang.
Setelah seorang pekerja harian kehilangan tiga ruas jari karena terjepit mesin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan kesepakatan penyelesaiannya berjalan. Korbannya bernama Rindy Natasya, yang bekerja di PT Daehyun Bobbin Indonesia, perusahaan di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penugasan itu diberitakan Liputan6.com dan Detak Kaltim pada 8 November 2026, berdasarkan siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Isi penugasan
Menurut Detak Kaltim, kesepakatan yang dikawal itu dicapai pada 3 November 2026 dan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi serta LSM GBR. Pengawas diminta berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat, mengikuti perkembangan, dan memastikan kedua pihak benar-benar menjalankan isi kesepakatan.
Pengawalan ini bertujuan agar hak pekerja korban kecelakaan terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, tulis Detak Kaltim. Cakupannya meliputi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, ditambah hak lain yang sesuai dengan kondisi dan status hubungan kerja korban.
Jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan
Liputan6.com mengutip Antara yang memuat keterangan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang, Muhyiddin Dj. Ia menyebut Rindy kehilangan tiga ruas jari yang putus setelah terjepit mesin. Karena Rindy tercatat sebagai peserta aktif, BPJS Ketenagakerjaan menjamin biaya perawatan, pengobatan, dan kontrol rutin sampai ia pulih.
Santunan cacat baru akan dihitung setelah pengobatan tuntas. Menurut keterangan yang sama, bantuan berupa tiga jari palsu sedang diproses.
Pesan soal K3
Dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Yassierli menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi perhatian agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan perusahaan sungguh dijalankan. Ia menegaskan agar semua perusahaan disiplin menerapkan budaya K3. Menurutnya, pencegahan risiko kerja perlu menjadi kebiasaan utama supaya buruh dapat bekerja dengan aman, terlindungi, dan bermartabat.
Kedua laporan tidak memuat penyebab teknis kecelakaan, jenis mesin yang terlibat, maupun hasil investigasi perusahaan. Yang dijelaskan sumber baru sebatas langkah pengawasan dan pemenuhan hak korban.
Apa artinya bagi pembaca
Bagi teknisi dan praktisi manufaktur, kasus ini menunjukkan bahwa kecelakaan mesin di pabrik dapat berujung pada pengawasan langsung dari kementerian, tidak berhenti pada penyelesaian antara perusahaan dan pekerja. Pernyataan Menaker juga menekankan kewajiban perusahaan menerapkan K3 secara disiplin dan memenuhi hak pekerja korban kecelakaan, termasuk perlindungan jaminan sosial.
Pada kasus Rindy, status sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan menjadi dasar jaminan biaya perawatan dan perhitungan santunan.