Pemprov DKI gandeng UI kaji pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia untuk mengkaji limbah baterai kendaraan listrik. Hasilnya disiapkan menjadi dasar kebijakan pencegahan pencemaran.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dasar kebijakan untuk mencegah pencemaran dari limbah baterai kendaraan listrik. Dasar itu disusun lewat kajian bersama Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyampaikannya dalam keterangan resmi. Keterangan tersebut dimuat detikNews bertanggal Kamis (29/10/2026) dan ANTARA bertanggal Jumat (30/10/2026).
Tujuan kajian
Menurut ANTARA, kebijakan ini bertujuan menjaga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan, di samping membuka jalan agar bahan bernilai dalam baterai bekas bisa dipakai lagi. Dudi berpendapat bahwa pertumbuhan kendaraan listrik harus dibarengi tata kelola limbah yang aman dan berkelanjutan. Dalam laporan detikNews, kajian tersebut diharapkan menjadi landasan agar limbah baterai tertangani dengan aman.
Mengapa Jakarta jadi sorotan
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH DKI Jakarta, Dedy Setiono, menyebut Jakarta sebagai salah satu pusat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pada 2023 Jakarta memiliki 55.240 unit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), sekitar 68 persen dari total nasional. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang pengelolaannya diatur khusus.
Menurut Dedy, bertambahnya kendaraan listrik berarti bertambah pula baterai bekas yang harus ditangani. Karena itu, kajian dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat. Ia juga menyebut baterai bekas berpotensi menjadi sumber material untuk bahan baku baterai, dengan catatan peluang tersebut tetap harus mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
Sebagai gambaran skala nasional, keterangan foto ANTARA mengutip data Kementerian Perindustrian: populasi KBLBB sampai Agustus 2026 mencapai 541.678 unit. Angka itu naik 134.762 unit dibanding 406.916 unit pada 2025.
Masukan dari kementerian dan lembaga
Koordinator Pokja Perpindahan Lintas Batas Limbah dan Konvensi Kementerian Lingkungan Hidup, Amelia Rachmatunisa, mendorong agar limbah baterai diperlakukan sebagai sumber daya baru. Ia menilai penimbunan di landfill, yakni tempat pembuangan akhir, sebisa mungkin dihindari dan pemanfaatan serta pengolahan diutamakan.
Pelaksana tugas Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE Kementerian ESDM, Slamet, menyampaikan bahwa baterai bekas dapat memperoleh masa pakai kedua (second life). Contohnya sebagai penyimpan energi atau sumber tenaga kendaraan berkecepatan rendah seperti forklift. Agar hal itu berjalan, ia menambahkan, sistem pengumpulan baterai bekas perlu disiapkan.
Tenaga Ahli Ekonomi Sirkular Bappenas, Putri Ghassani Ramadhina, menekankan pentingnya titik pengumpulan yang saling terhubung. Salah satu opsinya adalah memakai jaringan bengkel yang sudah bermitra dengan produsen, dengan pengawasan pemerintah daerah. Dengan skema itu, perjalanan baterai bekas dari bengkel sampai penanganan berikutnya dapat dipantau.
Apa artinya bagi pembaca
Bagi teknisi, bengkel, dan praktisi baterai, kajian ini patut diikuti karena menyentuh titik pengumpulan, pengawasan alur baterai bekas, dan peluang pemakaian ulang sebagai penyimpan energi. Sumber yang dirujuk belum memuat rincian aturan, jadwal penetapan, maupun kewajiban spesifik bagi pelaku usaha. Kajian baru disebut sebagai dasar penyusunan kebijakan, sehingga ketentuan teknisnya masih perlu ditunggu.