Lompat ke konten

Listrik dan energi

Rancangan Perpres PLTS 100 GWp masuk finalisasi, pelaku industri masih menunggu aturan pelaksanaan

Redaksi ARSTEMA · · 3 menit baca

Kementerian ESDM menyatakan rancangan Perpres PLTS 100 GWp telah melewati harmonisasi lintas kementerian dan lembaga serta masuk finalisasi. Pengembang seperti Xurya masih menunggu panduan pelaksanaan program.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang PLTS 100 GWp sudah melewati harmonisasi bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan sekarang berada pada tahap finalisasi. Menurut FORTUNE Indonesia, pernyataan itu disampaikan Erick Ta'dung, Koordinator Pengawasan Usaha Energi Baru Terbarukan di Ditjen EBTKE, pada Rabu, 18 November 2026, dalam acara Indonesia Solar Energy Outlook 2027 di Jakarta.

GWp adalah singkatan gigawatt peak, satuan kapasitas puncak pembangkit surya. Perpres yang dimaksud akan menjadi landasan hukum program PLTS 100 GWp.

Yang sedang dikerjakan pemerintah

Erick menjelaskan bahwa finalisasi berarti pembahasan substansi yang diatur oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Ia berharap Perpres itu bisa segera terbit. Regulasi tersebut, katanya, menjadi salah satu alat pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan energi surya di dalam negeri. Ia menyebut potensi surya Indonesia sangat besar, sedangkan yang termanfaatkan baru 1,5 gigawatt.

Pemerintah juga sedang merevisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam revisi itu, pengaturan tenaga surya akan dikeluarkan karena akan diatur khusus lewat Perpres PLTS 100 GWp.

Erick juga menyebut kebijakan lain yang sudah terbit untuk memperkuat kerangka transisi energi:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional
  • Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan
  • Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025 sampai 2034

Angka dalam perencanaan kelistrikan

RUPTL PLN untuk periode 2025 sampai 2034 memuat rencana tambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 42,5 GW, ditambah kapasitas penyimpanan energi 10,2 GW. Kebutuhan investasinya Rp1.682,4 triliun. Pemerintah memproyeksikan program ini membuka sekitar 760.000 lapangan kerja hijau dan menurunkan emisi 129,5 juta ton setara karbon dioksida (CO2).

Untuk jangka panjang, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) menargetkan kapasitas pembangkit nasional 443 GW pada 2060. Sekitar 42 persen di antaranya pembangkit variable renewable energy (VRE), yaitu pembangkit yang keluarannya mengikuti kondisi alam seperti sinar matahari. Pembangkit itu akan dilengkapi baterai 34 GW. Sisanya, 58 persen, berasal dari pembangkit non-VRE atau dispatchable. Kapasitas surya yang direncanakan 109 GW pada 2060, dengan dukungan jaringan supergrid untuk meningkatkan integrasi energi terbarukan ke sistem ketenagalistrikan nasional.

Industri masih menunggu

Di sisi pelaku usaha, Co-founder dan Direktur Teknologi PT Xurya Daya Indonesia, Edwin Widjonarko, mengatakan kepada Kontan pada Kamis, 19 November 2026, bahwa Xurya dan pelaku industri lain masih menunggu panduan pelaksanaan program PLTS 100 GWp. Menurut Kontan, perusahaan belum bisa menentukan kontribusinya sebelum aturan pelaksanaan jelas. Edwin menilai pengembangan PLTS tidak hanya butuh insentif. "Yang dibutuhkan adalah kestabilan regulasi jangka panjang," kata Edwin.

Alasannya, investasi pembangkit surya berhorizon panjang, sehingga perubahan kebijakan dapat memengaruhi hitungan bisnis pengembang maupun konsumen.

Jarak dari target

Kontan juga mengutip Institute for Essential Services Reform (IESR): kapasitas PLTS terpasang di Indonesia baru 1,59 GWp hingga kuartal I-2026, masih jauh dari target 100 GWp pada 2029. Angka itu berasal dari sumber yang berbeda dengan angka 1,5 gigawatt yang disebut Erick.

Apa artinya bagi pembaca

Bagi teknisi, pengembang, dan pelaku industri surya, rancangan Perpres sudah mendekati tahap akhir, tetapi sampai berita ini ditulis belum ada informasi mengenai terbitnya aturan itu. Rincian mekanisme pelaksanaan program, seperti yang dinantikan Xurya, juga belum dijelaskan dalam sumber yang dirujuk. Kepastian soal ruang lingkup program dan peluang keterlibatan swasta baru bisa dinilai setelah aturan terbit dan panduan pelaksanaannya tersedia.

Sumber

  1. ESDM: Perpres PLTS 100 GWp Masuk Tahap FinalisasiFORTUNE Indonesia · 18 November 2026
  2. Bidik Peluang PLTS 100 GWp, Xurya Minta Kepastian RegulasiKontan · 19 November 2026

Pelajari lebih dalam di ARSTEMA Academy